Bagaimana untuk pemerintahan bisa menyelesaikan masalah terkait Terorisme yang ada di Indonesia jika tidak ada Undang-undang yang mengaturnya. Dalam mengerjakan sesuatu apapun itu jika sudah ada perencanaan yang lama harusnya segera di kerjakan oleh anggota DPR dan mentri yang terkait dengan masalah Undang-undang ini.
Di katakan oleh Pak Jokowi bahwa ini sudah di rencanakan sekitar 2 tahun yang lama saat itu masih ada revisi yang harus di lakukan oleh DPR tentang masalah undang-undang ini sebelum di sahkan. Namun setelah itu kayaknya DPR melupakan apa yang seharusnya di kerjakan oleh mereka. Itu sebabnyalah Pak Jokowi sangat marah dengan hal ini.
Agen Kasino
Dia meminta untuk segera sahkan undang-undang mengenai Terorisme yang ada di Indonesia. Jokowi tidak ingin menunggu terlalu lama mengenai pengesahan ini dan presiden Indonesia ini juga memberikan jangka waktu sampai bulan Juni ini jika tidak kunjung di sahkan maka dengan sangat terpaksa presiden akan mengeluarkan perpu yang bisa mengatur masalah Terorisme yang ada di Indonesia.
Kita ini sedang berada dalam darurat tindakan terorisme yang semakin marak terjadi. Selain itu juga jajaran pemerintahan Jokowi seperti mentri yang masuk dalam penyusunan ini sudah di tegur oleh pak presiden ini. Sistem kerja yang harusnya bisa lebih cepat ini yang paling di inginkan oleh Jokowi saat mengerjakannya.
Tujuan yang di inginkan oleh Jokowi untuk segera menuntaskan Undang-undang ini sangat jelas sekali karena untuk memberikan perintah kepada polri dalam melakukan tindakan tegas saat dalam penugasan menumpas teroris yang ada. Selama ini Polri tidak bisa bertindak banyak tentang bagaimana memperlakukan hukum kepada Teroris yang sudah tertangkap itu.
0 komentar: